Selamat Datang : Pengunjung

Marhaban Ya Ramadhan .... Sealamt Datang Bulan Suci Ramadhan 1435 H / 2014 - Seluruh Karyawan Karyawati DPPKAD Kabupaten Karanganyar mengucapkan "SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1435 H MOHON MAAF LAHIR DAN BATIN" -  Selamat Datang di Website DPPKAD Kabupaten Karanganyar

Kamis, 24 Juli 2014
Member

Nama User
Password

Daftar
Lupa Password
Profil
·Sejarah DPPKAD
·Struktur Organisasi
·Daftar Karyawan
·Tupoksi
Fasilitas Umum
·Hotel
·Rumah makan & Resto
·Tempat Wisata
·Biro Perjalanan Wisata
Polling
Bagaimana Pelayanan di DPPKAD Karanganyar ?

Bagus
Sedang
Jelek
Tidak ada Komentar

Statistik Website
Online : 1 Users
Hari ini : 30 Users
Total :72236 Org
Hits : 174398 hits
SOSIALISASI PENGALIHAN PBB – P2 MENJADI PAJAK DAERAH|Update: Sel, 25 Des 12

Hari Kamis 24 Mei 2012 di Pendapa Rumah Dinas Bupati Karanganyar telah dilaksanakan “Sosialisasi Pengalihan PBB-P2 Menjadi Pajak Daerah”, kegiatan ini dihadiri oleh Dirjen Perimbangan Keuangan yang diwakili oleh Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  Drs Adijanto, Angggota Komisi XI DPR –RI  Mohammad Hatta, Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri, Muspida Plus,  Wakil Bupati Karanganyar Paryono, S.H., M.H mewakili Bupati Karanganyar, Kepala DPPKAD Kabupaten Karanganyar Drs. Tatag Prabawanto B., M.M. beserta staf, Kepala BPN Karanganyar, Kepala KPP Pratama Karanganyar dan para Kepala SKPD serta  Anggota Ikatan Notaris Indonesia Cabang Karanganyar.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Karanganyar menyatakan bahwa sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terkandung maksud bahwa pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal  melalui Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan usaha jemput bola pembayaran PBB melalui operasionalisasi mobil PARYATI. Sementara itu Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatakan bahwa salah satu kebijakan pajak daerah yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah menetapkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan menjadi pajak kabupaten/kota. Kedua jenis pajak tersebut layak untuk ditetapkan menjadi pajak daerah karena memenuhi kriteria suatu pajak daerah, antara lain ditinjau dari aspek lokalitas, hubungan antara pembayar pajak dan yang menikmati manfaat pajak, serta praktek yang umum di berbagai negara. UU Nomor 28 Tahun 2009 juga mengatur masa transisi yakni untuk BPHTB mulai dipungut oleh daerah sejak tanggal 1 Januari 2011, sedangkan PBB-P2 dapat dipungut oleh daerah mulai tanggal 1 Januari 2011 dan paling lambat tanggal 1 Januari 2014. Pada kesempatan yang sama Anggota Komisi XI – DPR RI Mohammad Hatta membawakan makalah “Filosofi Pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah”

Sosialisasi Pengalihan PBB - P2 Menjadi Pajak Daerah selesai Jam 12.30 Wib

 

Admin dppkad



| Copy Right Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| Kabupaten Karanganyar© 2006 - 2014 |